Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

REAKTUALISASI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI KUHP NASIONAL

Srirejeki, Irdamisraini — Sat, 09 May 2026 00:14:14 +0700

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoensia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana perzinaan merupakan salah satu contoh masalah aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi nilai agama dan budaya dalam pengaturan tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penempatan zina sebagai delik biasa dimaksudkan untuk mempertegas peran negara dalam merespons perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan publik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan struktur budaya Indonesia. Sehingga pengaturan tindak pidana perzinaan menggunakan delik delik diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (social walfare) dan perlindungan masyarakat (social defence).

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Musrifah, Fakhrurrozi, Muthmainnah Puteri — Sat, 09 May 2026 00:24:12 +0700

Fenomena childfree menjadi perdebatan publik setelah pernyataan Gita Savitri Devi yang menyebut memiliki anak sebagai pilihan, bukan kewajiban. Hal ini memunculkan pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan kultur, norma, dan ajaran agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan: hukum positif memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk memilih memiliki anak atau tidak sebagai ranah privat, tanpa konsekuensi hukum. Sementara itu, dalam hukum Islam, childfree tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Namun, Islam membedakan praktiknya: menolak keturunan secara permanen dianggap haram, sedangkan pengaturan jarak kelahiran melalui kontrasepsi diperbolehkan.

IMPLEMENTASI DAKWAH RAMADHAN PENDAKWAH MUDA DALAM BIMBINGAN KEAGAMAAN JAMAAH MASJID AT-TAQWA TAWANGREJO PERSPEKTIF HUKUM FIQIH

Febriana Nur Azizah, Furqon Abdul Hakim, Qodim Ma'shum — Wed, 13 May 2026 16:55:48 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dakwah Ramadhan oleh pendakwah muda dalam membimbing praktik keagamaan jamaah di Masjid At-Taqwa Tawangrejo dalam perspektif hukum fiqih. Dakwah Ramadhan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman keagamaan dan kualitas ibadah umat, khususnya dalam pelaksanaan puasa, zakat fitrah, shalat tarawih, dan berbagai amalan sunnah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan dakwah Ramadhan yang dilakukan oleh pendakwah muda di masjid tersebut. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan normatif dalam perspektif hukum fiqih untuk menilai kesesuaian materi dan metode dakwah dengan prinsip-prinsip fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah Ramadhan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan pengurus takmir masjid. Pendakwah muda memiliki kesiapan keilmuan yang memadai dalam menyampaikan materi fiqih ibadah yang didukung oleh dalil Al-Qur’an, hadis, dan literatur fiqih. Selain itu, metode penyampaian dilakukan secara komunikatif melalui ceramah singkat, penjelasan praktis, dan sesi tanya jawab interaktif. Dakwah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi keagamaan, tetapi juga sebagai proses edukasi fiqih praktis yang membimbing jamaah dalam melaksanakan ibadah Ramadhan secara tepat sesuai dengan tuntunan syariat.

STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH UMKM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MAULANA DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR: ANALISIS ASPEK PASAR, TEKNIS, MANAJERIAL, REGULASI, DAN PEMASARAN

Diany Mairiza, Avilla Veronica, Devi Afriani, Elisa Amanda, Budi Azwar — Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan bisnis syariah pada UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Maulana di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar berdasarkan aspek pasar, teknis, manajerial, regulasi, dan pemasaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha memiliki permintaan pasar yang tinggi dan stabil, proses produksi sesuai standar, manajemen usaha berjalan efektif, serta telah memiliki izin resmi dan memenuhi standar kesehatan. Strategi pemasaran melalui harga kompetitif, lokasi strategis, layanan antar, dan pemanfaatan WhatsApp dinilai cukup efektif meskipun promosi digital masih terbatas. Dari perspektif syariah, usaha telah menerapkan prinsip halalan thayyiban, amanah, dan transparansi. Secara keseluruhan, UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Maulana layak dijalankan dan dikembangkan sesuai prinsip ekonomi syariah. Penelitian merekomendasikan peningkatan sanitasi, digitalisasi pencatatan, optimalisasi promosi digital, dan penambahan kendaraan distribusi.

USHUL FIQH AS LEGAL EPISTEMOLOGY: BETWEEN TEXTUALITY AND RATIONALITY

Putri Rahyu, Nasrullah — Sat, 23 May 2026 19:47:39 +0700

Ushul fiqh is the foundation of legal knowledge that lies between text and reason. The main focus of this research is to explain how ushul fiqh functions as a method of istinbath to address various new issues that arise in society. This research uses qualitative literature study. Furthermore, the secondary data collected were analyzed using descriptive analysis methods with a contextual approach. This study shows that the epistemology of ushul fiqh remains relevant and adaptive in facing various issues that develop over time due to the combination of revelation (textual) and reason (rational).

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK HUBUNGAN TANPA STATUS DI KALANGAN REMAJA PADA ERA DIGITAL

Fitri Nila — Mon, 25 May 2026 14:48:21 +0700

This study aims to analyze the impacts of undefined relationships among adolescents in the digital era from the perspectives of juridical law and Islamic law. The development of information technology and social media has influenced adolescents’ social interaction patterns, leading to the emergence of undefined relationships within digital society. These relationships are characterized by emotional closeness without clear commitment or legal certainty. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and Islamic law approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research. The data were analyzed descriptively and qualitatively to examine the social, psychological, and legal impacts of undefined relationships. The findings reveal that undefined relationships have negative impacts on adolescents, including emotional anxiety, moral decline, deviant behavior, and the potential for legal violations through digital media. From the juridical perspective, undefined relationships are not specifically regulated in Indonesian positive law, yet their impacts may relate to violations of morality, privacy, and misuse of digital media. Meanwhile, Islamic law considers undefined relationships contrary to Islamic principles because they may lead to acts approaching adultery and damage the morality of the younger generation. This study emphasizes the importance of strengthening legal education, religious education, and digital literacy to prevent the negative impacts of undefined relationships among adolescents in the digital era.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PASCA CERAI MATI STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINJAI

Ita Purnamasari, Fikri, Saidah, Agus Muchsin, Budiman, Nur Hazmi Asyikin — Mon, 25 May 2026 17:24:01 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pasca cerai mati dengan membandingkan konsep keadilan normatif dalam hukum Islam dan praktik yuridis di Pengadilan Agama Sinjai. Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya mekanisme pembagian harta bersama dalam poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim serta panitera di Pengadilan Agama Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum Islam menekankan keadilan proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing istri, baik material maupun non-material. Namun, dalam praktik yuridis, pembagian harta bersama cenderung dilakukan secara umum dan formalistik karena keterbatasan pembuktian, regulasi yang belum rinci, serta orientasi pada kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara keadilan normatif dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian perkara harta bersama dalam perkawinan poligami.